Konsultasi
Material dan Peralatan Konstruksi

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, tugas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hirarki di dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi menjadi tugas dari Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi.

Pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi (MPK) dilaksanakan melalui penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi. Dalam upaya pemberian bimbingan teknis dan supervisi, SIMPK memberikan layanan konsultasi dengan melakukan tahapan di bawah ini.