Pembahasan Update Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 47 Tower Hunian ASN dan Hankam di KIPP IKN

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR pada tanggal 8 Januari 2024 perihal Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 47 Tower Hunian ASN dan Hankam di KIPP IKN dan Surat dari BPK RI pada November 2023 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2022 s.d. 2023 (Triwulan III), Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan kegiatan Pembahasan Update Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 47 Tower Hunian ASN dan Hankam di KIPP IKN dan Rencana Tindak Lanjutnya, Rabu (08/05) secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Nicodemus Daud, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kementerian PUPR mendapatkan tugas untuk membangun infrastruktur dasar IKN di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sehingga memerlukan penerapan prinsip tata kelola yang lebih baik, efisien, efektif. Adanya permasalahan rantai pasok sumber daya konsruksi, yaitu kendala suplai beton, Nicodemus Daud berharap melalui kegiatan ini akan didapatkan tata cara strategi penyelesaian masalah tersebut.

Pada kegiatan ini Direktur Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan, Aswin G. Sukahar, menyampaikan materi terkait hasil evaluasi Pembangunan 47 Tower Hunian ASN dan Hankam di IKN beserta kebutuhan Material Beton sampai dengan pekerjaan selesai. Pada sesi diskusi dan tanggapan, perwakilan Asosiasi Rantai Pasok MPK juga menyampaikan beberapa tanggapan terkait dengan isu terkait rantai pasok yang ada dalam Pembangunan Infrastruktur di IKN terutama permasalahan suplai beton.

Kesimpulan dari kegiatan ini di antaranya terkait perlunya pengawasan dalam mobilisasi beton sampai ke lokasi proyek dan perlunya traffic management khususnya pembagian waktu antara mobilisasi pengiriman bahan baku dengan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, pasokan material diharapkan jangan hanya dari Palu saja, tetapi juga dapat dari Banten, Rembang dan Pasuruan. Terdapat juga usulan untuk penggunaan beton precast dan material baja fabrikasi untuk dipergunakan pada paket pekerjaan di masa mendatang yang disampaikan oleh Narasumber dari AP3I dan ISSC, serta dari AABI, ATBI, IISIA, dan ASI (red)